Berita

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bansarpras Produksi Budidaya ABT KKP RI Tahun Anggaran 2020

Sabtu, 13 Februari 2021

Pemerintah terus berupaya memulihkan ekonomi nasional akibat wabah pandemi covid-19. Wabah yang sudah berlangsung hampir 10 bulan dan belum tahu kapan normal lagi sangat terasa melumpuhkan sendi-sendi di semua aspek kehidupan. Keterpurukan ekonomi sangat terasa apalagi bagi masyarakat kecil khususnya petani, peternak atau pembudidaya ikan. Untuk itu, Pemerintah dalam hal ini KKP RI melalui Dirjen Perikanan Budidaya Dit. Produksi dan Usaha Budidaya berupa melakukan pemulihan melalui rangkaian kebijakan. Salah satunya dengan memberikan stimulus atau skema bantuan non sosial berupa Bantuan Sarana Prasarana (Bansarpras) Produksi Budidaya melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun Anggaran 2020. Bantuan ini berupa uang yang ditransfer langsung ke rekening kelompok, dan pembelanjaannya dilakukan oleh kelompok secara swakelola.

Penyaluran bantuan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 300/PER-DJPB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana Prasarana Produksi Budidaya melalui ABT Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 316/PER-DJPB/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 300/PER-DJPB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana Prasarana Produksi Budidaya melalui ABT Tahun Anggaran 2020.

Daftar penerima bantuan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya KKP RI dengan jumlah total kelompok yang telah menandatangani kontrak sebanyak 4.543 kelompok. Jumlah paket sebanyak 8.225 paket di 32 provinsi (354 kabupaten/kota) seluruh Indonesia. Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan ke Kantor Pelayanan Perbedaharaan Negara (KPPN) dengan mengacu pada persyaratan penarikan dana sejumlah 104 SPM senilai Rp 197,94 miliar. Hingga tanggal 30 Desember 2020, terdapat 97 SPM yang terbit SP2D senilai Rp 83,09 miliar dan ada 7 SPM yang mengalami gagal validasi sehingga terdapat bansarpras yang tidak tersalurkan. Bansarpras yang gagal validasi ini nilainya Rp 114,85 miliar, meliputi bansarpras ikan konsumsi, udang, ikan hias, cacing sutera, kepiting dan budidaya ikan lele dalam ember (budikdamber).

Bansarpras di Kabupaten Gunungkidul DIY, dari 23 kelompok yang telah mendapatkan SK PPK Dit. Produksi dan Usaha Budidaya dan telah menandatangani kontrak swakelola maupun Nota Kesepahaman untuk jenis/kategori bansarpras ikan konsumsi (6 kelompok), Ikan hias cupang (2 Kelompok), UPR/HSRT(2 kelompok) dan bansarpras budikdamber (13 kelompok), hanya 5 kelompok yang terfasilitasi. Sisanya, sebanyak 18 kelompok batal atau tidak cair dananya. 5 kelompokyang cair dananya tersebut yaitu Kelompok Pondok Pesantren Al Hikmah Karangmojo, Kelompok UPR Ulam Lestari Patuk, UPR Sangkuriang Ngawen, Kelompok Ikan Hias Iwak Banyu Wonosari, dan Choirul Fish Farm Playen.

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam proses pencairan anggaran bansarpras produksi budidaya melalui ABT Tahun 2020 yaitu waktu pelaksanaan yang terbatas (bulan September-Desember 2020), dengan jumlah paket bantuan banyak. Selain itu, proses up load SPM telah dilakukan hingga 14 Desember 2020 dengan hasil perlu beberapa kali perbaikan SPM dengan waktu terbatas. Hingga tanggal 30 Desember 2020, ada 7 penolakan SPM dari KPPN (gagal validasi). Koordinasi dan konsultasi telah dilakukan untuk meminta dispensasi perpanjangan waktu kepada Direktur Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan dan telah diberi perpanjangan waktu untuk mengupload perbaikan SPM hingga tanggal 30 Desember 2020.

Kendala teknis maupun non teknis dalam penyaluran bansarpras produksi budidaya melalui ABT Tahun 2020 antara lain mekanisme dan proses dalam menyiapkan persyaratan bantuan rumit dan proses administrasi yang panjang dan berubah-ubah karena masing masing Penanggung jawab (Pj) jenis bansarpras memiliki pemahaman sendiri sendiri terhadap juknis. Diperparah dengan kondisi pandemi covid-19 mengakibatkan kegiatan identifikasi dan seleksi di kabupaten/kota terhambat dan mundur dari jadwal yang telah ditetapkan. Dari sisi SDM, jumlah personil tim teknis baik provinsi, kabupaten/kota maupun tim pokja pusat sendiri tidak sebanding dengan jenis dan jumlah bantuan yang disalurkan meskipun telah bekerja secara extra time dan ditambah beban kerja rutin. Selain itu, anggaran dukungan manajemen tidak sebanding dengan jumlah paket bantuan, dan juga terkendala penetapan pajak oleh Ditjen pajak (sudah berkirim surat 2 bulan tetapi belum ada balasan).

Akumulasi berbagai hambatan dan kendala diatas mengakibatkan tidak semua kelompok yang mengajukan bantuan sarpras dapat menerima bantuan sesuai yang diharapkan. Dari total 23 kelompok yang mengajukan bantuan, hanya 5 kelompok yang ter-realisasi atau cair dan menerima bantuan sarpras. Kelima kelompok tersebut yaitu Kelompok Pondok Pesantren Al Hikmah Karangmojo, Kelompok UPR (Kel. Ulam Lestari Patuk dan Kel. Sangkuriang Ngawen), Kelompok Ikan Hias (Kel. Ikan Hias Iwak Banyu Wonosari dan Choirul Fish Farm Playen).

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, tidak boleh dan tidak berwenang mengalihkan bansarpras yang telah diterima oleh suatu kelompok pengaju bantuan kepada kelompok lain. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak DKP Kabupaten Gunungkidul terhadap gagalnya kelompok pengaju bansarpras ABT TA.2020 antara lain menyampaikan laporan kepada DKP Pemda DIY. Untuk selanjutnya diteruskan ke Pusat (KKP RI) terkait potensi kekecewaan kelompok yang gagal menerima bantuan sarpras, menghimbau kepada DKP DIY untuk mencarikan bentuk skema bantuan lain. DKP juga memberikan pengertian dan pemahaman kepada kelompok yang gagal menerima bantuan untuk dapat memaklumi dan bersabar serta menunggu langkah kebijakan lanjutan dari DKP DIY serta KKP RI terkait kemungkinan skema bantuan lain.